“Setiap negara di dunia ini tidak ada yang terlepas dari kemiskinan. Setiap pemimpin negara pasti memiliki keinginan tinggi untuk mengurangi kemiskinan. Sayangnya tidak semua negara mampu merumuskan kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan secara tepat. Angka kemiskinan di Indonesia diketahui bersama telah mencapai angka satu digit. Pemerintah tidak hanya fokus memerangi angka kemiskinan, melainkan juga memberdayakan penduduk miskin. Tanpa melebihkan, program Kementerian Sosial turut berkontribusi besar menurunkan angka kemiskinan melalui UEP-KUBE, RS-RTLH, Sarling, maupun PKH,” papar Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita, saat membuka kegiatan Evaluasi Program Bantuan Sosial Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Tahun 2018.
Lebih lanjut Menteri Sosial menyampaikan, program Penanganan Fakir Miskin berupaya untuk menyediakan sumber mata pencaharian, membantu permodalan dan pengembangan lingkungan sehat bagi masyarakat miskin. “Termasuk mendorong usaha di tingkat akar rumput sekaligus membuka akses keuangan bagi masyarakat miskin. Semua ini bila dilakukan dengan komitmen tinggi pasti akan berdampak positif. Demi keberhasilan program ini perlu dukungan banyak pihak, Kementerian Sosial tidak bisa sendiri dalam melaksanakan tugas ini,” tutur Menteri Sosial.
Menghadapi pemberitaan negatif yang kerap muncul di media terkait kendala penyaliran bansos, Menteri Sosial berpesan agar permasalahan segera diselesaikan. “Pada dasarnya program yang diluncurkan PFM sudah berjalan sangat baik, bila ditemukan masalah, itu tidak bisa menggambarkan kesimpulan dari keseluruhan capaian yang telah diraih. Namun, sekecil apapun masalah yang ditemukan di lapangan harus kita cari jalan keluarnya segera,” ucapnya.
“Semua kegiatan upaya kita bersama memerangi kemiskinan itu dibiayai oleh rakyat sehingga semua harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Menteri Sosial mengingatkan. Untuk target 2019, penyaluran BPNT 100 persen menjadi tanggung jawab bersama. Menteri berharap semua pihak bekerjasama agar transformasi menuju BPNT 100 persen itu berjalan dengan baik.
Kegiatan evaluasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan itu antara lain bertujuan mengetahui hasil yang telah dicapai dalam program bansos serta membangun pemahaman yang sama dalam kegiatan bansos. “Kita hendaknya saling memberikan masukan demi perbaikan pelaksanaan ke depannya,” ujar Menteri Sosial. “Saya ingin mengubah mindset, jangan lagi menggunakan istilah mengurangi kemiskinan melainkan memerangi kemiskinan. Istilah ‘memerangi’ itu menunjukkan keseriusan kita perang melawan kemiskinan,” tegasnya menutup sambutan.
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel eLRoyale, Jakarta pada 28 November hingga 1 Desember 2018 terselenggara dengan mengundang 490 peserta yang terdiri dari 72 kabupaten/kota penerima bansos reguler; 11 Kepala Dinas Sosial Provinsi, 181 Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota, dan 181 Korteks di Wilayah I; serta 45 peserta pusat.
Narasumber yang hadir memberikan materi antara lain perwakilan Himbara, Perum BULOG, Ketua Komisi VIII DPR RI, Kemenko PMK, Pusdatin Kessos, Sekretaris Jenderal Kemensos RI, Inspektur Jenderal Kemensos RI, Dirjen PFM, Sekretaris Ditjen PFM, dan Direktur PFM Perdesaan. Di akhir acara, Menteri Sosial menyempatkan diri melihat video pelaksanaan penyaluran bansos di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam.*
